SOLIDAMOR
Solidaritas untuk Penyelesaian damai Timor Timur
Jl. Pramuka Jayasari No.9, Jakarta 10440
Tel: 62 21 4224079 / Fax: 62 21 4226348
Email: solidmor@centrin.net.id
============================
Republika, 10 November 1998
Mashuri: Soeharto Berperan sebagai Operator MI-6 dan CIA
JAKARTA -- Mantan wakil ketua DPR/MPR Mashuri, membenarkan adanya dugaan
bahwa mantan Presiden Soeharto terlibat dalam konspirasi Gerakan 30
September/PKI. Menurutnya, Soeharto berperan sebagai operator dari kedua
badan intelijen asing yakni MI-6 (Inggris) dan CIA (Amerika Serikat) yang
menjadi dalang peristiwa berdarah tersebut.
Berbicara pada diskusi tentang 'Peran Soeharto dalam Sejarah Indonesia' di
Jakarta, kemarin, Mashuri mengungkapkan bahwa peristiwa G-30-S/PKI tidak
berdiri sendiri. ''Peristiwa itu sangat terkait dengan keterlibatan MI-6 dan
CIA. Kedua badan intelijen itulah dalang dari peristiwa G-30-S/PKI,''
jelasnya.
''Melalui peran dokter Budiyono Kertapati, salah seorang anggota intelijen
Belanda (NIVIS), Soeharto berperan sebagai operator dari kedua badan
intelijen tersebut. Sedangkan NIVIS adalah badan intelijen yang diotaki oleh
Van der Plas,'' tandas Mashuri yang juga mantan Menpen dan Mendikbud ini.
Lebih jauh Mashuri menjelaskan, indikasi Soeharto menjadi operator dalam
gerakan itu berdasarkan pengakuan Kol Latief (salah seorang tokoh PKI) yang
menyatakan bahwa Soeharto mengaku tidak tahu menahu soal gerakan itu.
Padahal, lanjut Mashuri mengutip pengakuan Latief, Soeharto sangat tidak
mungkin tidak mengetahui adanya gerakan tersebut.
''Ketika tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto baru muncul. Sementara saat
terjadinya pembunuhan para jenderal, ia tidak ada di rumah,'' ujar Mashuri
yang kala itu menjadi tetangga Soeharto di Jl Agus Salim, Jakarta.
Menurut penuturan Kol Latief seperti dikutip tabloid Adil Soeharto telah
tahu rencan penculikan itu dua hari sebelum kejadian (28 September 1965).
Menurut Latief, ketika dirinya melapor ke Soeharto saat Soeharto sedang
menunggui putranya, Tommy, yang sakit akibat tersiram sup panas, Soeharto
tak memberikan reaksi apa-apa. ''Ia hanya manggut-manggut saja. Bahkan ia
tak memberikan reaksi hingga saya pamitan,'' jelas Latief.
Apakah itu berarti Soeharto terlibat? ''Langsung sih tidak. Tetapi ketika
mendapat laporan dari saya, ternyata dia tidak lapor ke Panglima AD Jenderal
A Yani. Seharusnya diakan lapor. Dari sini bisa dilihat apakah Soeharto
sesungguhnya terlibat atau tidak. Soeharto seharusnya diadili. Soalnya dia
memanfaatkan Dewan Jenderal,'' tutur Kol Latief.
Kemarin, pada acara sama sejarawan dari LIPI, Asvi Warman Adam, menandaskan
bahwa buku-buku sejarah Indonesia sangat mendesak untuk segera diluruskan.
Pelurusan buku sejarah yang telah banyak diselewengkan dari data otentiknya
itu, khususnya yang terkait dengan sejarah perjalanan hidup mantan Presiden
Soeharto serta sejarah tentang peristiwa G-30-S/PKI.
Asvi mengungkapkan bahwa sejarah peristiwa G-30-S/PKI yang selama ini
disebarkan dan diketahui oleh masyarakat, banyak diambil dari dokumentasi
peradilan militer. ''Padahal seharusnya sebuah buku [sejarah] harus diambil
dari arsip negara, baik secara tertulis maupun saksi lisan dari para pelaku
sejarah itu sendiri,'' ujarnya Diskusi yang dihadiri ratusan mantan
napol/tapol tersebut cukup mengundang perhatian hadirin. Misalnya, spanduk
yang dipampangkan di belakang meja para pembicara ada gambar mantan Presiden
Soeharto [gambar setengah badan] yang sengaja dipasang terjungkal. Posisi
gambar berpeci mantan presiden selama 32 tahun ini tak pelak membuat banyak
undangan yang masuk ruangan diskusi tersenyum.
Mengenai sejarah peristiwa G-30-S/PKI yang ternyata mengandalkan dokumen
dari hasil persidangan militer, menurut Asvi, sejarah tersebut secara hukum
sangat bisa untuk diragukan kebenarannya. ''Jadi, bukti sejarah itu juga
perlu dipertanyakan keotentikannya,'' ucapnya.
Sementara itu, Hariyo Kecik, mantan Pangdam Wirabuana yang juga berbicara
dalam diskusi tersebut memaparkan bahwa Soeharto adalah sosok feodalisme.
Contoh konkret tentang lekatnya Soeharto dengan sikap feodal ini, menurut
Hariyo, tercermin dari penguasaan tanah yang selama ini dikuasainya.
Source APC Newsgroup: act.indonesia