Subject: Risalah Diskusi dengan Jeffrey WintersRISALAH DISKUSI INDONESIA EMERGENCY PROJECT DENGAN JEFFREY WINTERS
Columbia University, New York, 6 November 1998
Pengantar
Dalam diskusi bulanannya kali ini Indonesia Emergency Project menghadirkan
sebagai pembicara Prof. Jeffrey Winters, seorang ahli ekonomi politik dari
Northwestern University. Topik yang dibawakannya berjudul "The Fall of
Soeharto: Resistance and Crisis." Berikut ini kami sarikan hasil diskusi
tersebut yang dihadiri oleh sekitar 100 orang yang datang dari berbagai
wilayah sekitar New York. Setelah bagian tanya-jawab, kami ringkaskan juga
presentasi Jeffrey mengenai Freeport dan masalahnya dengan Ginandjar. Selamat
membaca.
**********************************************************************
Jeffrey Winters sengaja memilih topik mengenai kejatuhan Soeharto karena
materi ini begitu menarik: waktu itu hampir tidak ada orang yang mengira bahwa
Soeharto sungguh akan turun, pun para anggota MPR. Beberapa pertanyaan yang
segera muncul adalah, "Mengapa Soeharto jatuh?" "Apakah ia jatuh hanya karena
krisis ekonomi?" Jeffrey Winters berpendapat bahwa krisis ekonomi saja,
betapapun beratnya, tidak akan cukup kuat untuk menjatuhkan Soeharto. Tanpa
adanya perlawanan dari mahasiswa, menurut Jeffrey, Soeharto sampai sekarang
pasti masih menjabat sebagai presiden.
Jeffrey melihat tiga faktor penting yang kebetulan bertemu sedemikian rupa
sehingga menjatuhkan Soeharto.
(1) Kelelahan rezim (regime fatigue): rezim Orde Baru sudah tua, lelah, kaku
karena sudah terlalu lama berkuasa. Ada sejumlah tanda yang menunjukkan adanya
masalah, yang sebetulnya sudah bisa dilihat beberapa tahun sebelum kejatuhan
Soeharto itu. (2) Krisis ekonomi yang menelanjangi struktur ekonomi dan
politik Orde Baru. Orang-orang mulai melihat betapa rapuhnya ekonomi dan
struktur politik Indonesia. Kerapuhan ini tidak mudah dilihat dalam keadaan
ekonomi yang stabil. Krisis ini menggerakkan orang -- baik yang ada di dalam
maupun di luar rezim -- untuk melakukan perubahan perhitungan dan psikologi.
(3) Momentum perlawanan dari rakyat yang bergerak semakin cepat.
I. Kelelahan Rezim
Menurut Jeffrey, kelelahan rezim Orde Baru sebetulnya sudah terlihat sejak
tahun 1993, dalam bentuk perlawanan-perlawanan kecil terhadap Soeharto.
Perlawanan terhadap rezim ini, menurut Jeffrey, bersifat perlahan-lahan,
seperti bisa dilihat dalam data berikut ini:
* Tahun 1993: ketua PDI pada waktu itu adalah Soerjadi. Soeharto melakukan
kesalahan: mendongkel Soerjadi dari jabatannya sebagai ketua PDI hanya karena
kritik kecil Soerjadi kepadanya. Akan tetapi Soeharto kehilangan kontrol atas
proses pendongkelan ini. Skenario untuk mengganti Soerjadi dengan orang yang
mudah dikontrol ternyata gagal. Malah Megawati muncul sebagai ketua PDI tanpa
dapat dicegah oleh Soeharto meskipun sudah diusahakan dengan keras. Soeharto
mencoba memperbaiki kesalahannya di tahun 1996 dengan mengembalikan Soerjadi
pada jabatannya. Akan tetapi, lagi-lagi perhitungan Soeharto keliru.
* Bulan Januari 1994: Aburizal Bakrie terpilih menjadi ketua Kadin. Soeharto
tidak senang dengan terpilihnya Bakrie karena kandidat pilihannya adalah
Abdulrahman Ramli. Dulu Soeharto selalu mendapatkan apa yang ia inginkan,
termasuk siapa yang mesti menjadi ketua Kadin. Kali ini anggota Kadin ingin
memilih ketuanya sendiri tanpa tekanan dari Soeharto. Hal kecil ini sudah
menunjukkan bahwa Soeharto mulai tidak mendapatkan apa yang dulunya selalu ia
peroleh.
* Bulan Juni 1994: tabloid Detik, Tempo, dan Editor ditutup. Menurut
Jeffrey, alasan ditutupnya tabloid ini bukan karena pers semakin tak
terkontrol, melainkan karena para menteri "berkelahi" satu sama lain dan pers
melaporkan hal ini. Ketika para menteri bertengkar mengenai kapal dan Soeharto
kali ini tidak dapat lagi mengontrol para menterinya, ia membreidel media
massa yang melaporkan pertengkaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
Soeharto mulai kehilangan kemampuan untuk menguasai para menterinya.
* Bulan Desember 1995: Soeharto berusaha keras dengan segala cara untuk
menghalangi terpilihnya Gus Dur menjadi ketua umum PB NU. Akan tetapi, dia
kalah kali ini; Soeharto tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Terpilihnya
Gus Dur dirayakan dengan meriah sebagai sebuah pesta demokrasi.
* Bulan April 1996: Ibu Tien meninggal. Peristiwa ini bukan juga menakutkan
Soeharto sendiri melainkan sekaligus juga mengingatkan rakyat Indonesia bahwa
Soeharto hanyalah manusia biasa, yang bisa meninggal kapan saja. Hal ini
secara psikologis menciptakan sebuah perlawanan, persis seperti patung "Budak"
(The Slave) karya Michael Angelo: tangannya terikat di belakang punggung hanya
oleh sebuah benang saja; ia tidak perlu diikat dengan tali yang kuat karena
badannya terlalu kekar dan kuat untuk sebuah tali; ia tunduk karena pikirannya
dipasung. Akan tetapi, begitu ia menyadari (dalam pikirannya) bahwa ia bukan
seorang budak, ia akan bangkit melawan; sebuah perlawanan terhadap penindasan
hanya bisa dimulai pertama-tama lewat pikiran dan kesadaran. Rakyat Indonesia
pun mulai berpikir bahwa mereka dapat berbuat sesuatu melawan penindasan.
* Bulan Juli 1996, ketika pemerintah berusaha menggagalkan konggres PDI:
Soeharto tiba-tiba pergi ke Jerman untuk pemeriksaan kesehatan. Tujuan
sebenarnya adalah untuk melihat kemungkinan apakah ia bisa menjalani operasi
ginjal dan jantung. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi fisiknya tidak
memungkinkannya untuk menjalani operasi. Dalam bulan yang sama, kantor PDI
diserang dengan brutal. Ini kerusuhan terbesar setelah Malari, dan rakyat
melawan dengan gigih. Soeharto terkejut melihat tingginya perlawanan dalam
kasus PDI tersebut.
* Bulan September 1996: dalam suatu wawancara yang amat jarang dilakukan,
kebetulan dengan wartawan Jepang, Soeharto untuk pertama kalinya menyatakan,
"Tampaknya kita memerlukan seorang pemimpin yang baru." Dia tidak pernah
mengatakan hal ini sebelumnya. Sebelumnya dia hanya mengatakan, "Terserah pada
rakyat untuk memilih presidennya."
* Bulan Oktober 1996: Jose Ramos Horta dan Mgr. Belo menerima hadiah Nobel.
Ini merupakan sebuah tamparan bagi Orde Baru di tingkat internasional.
Berbagai bentuk penindasan dan tindakan sewenang-wenang dari Orde Baru di
Timor Timur terangkat ke permukaan. Para investor asing mulai berpikir-pikir
dan mengadakan perhitungan baru apakah mereka harus tetap dekat pada keluarga
Soeharto.
Semua data ini menunjukkan bahwa Soeharto dengan Orbanya mulai kehilangan
giginya; ia tidak dapat lagi mengkonsolidasi kekuatan dengan mudah seperti
dulu.
II. Krisis Ekonomi
Krisis moneter dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika nilai baht, mata uang
Thailand, merosot. Bagi banyak orang peristiwa ini tidaklah penting; akan
tetapi hal ini luarbiasa penting bagi para investor yang bekerja dalam bidang
ekonomi yang terus bergerak. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia bukanlah
krisis hanya bagi Indonesia melainkan suatu krisis yang terinternalisasi dan
menjadi salah satu dari sekian banyak krisis. Sumber krisis pun bukan spesifik
milik Indonesia melainkan berkaitan dengan perubahan kerja dalam dunia ekonomi
global. Beberapa faktor penting bisa disebutkan berkaitan dengan perubahan
yang terjadi antara tahun 1950-70-an dan tahun 1990-an. Pertama, siapa yang
menjadi penyalur dana bagi negara-negara berkembang. Dalam kurun waktu
1950-70-an, penyalur dana adalah modal ofisial (official capital), yakni
sumber-sumber pinjaman bilateral dan multilateral. Modal swasta juga masuk
waktu itu, tetapi dalam neraca keseimbangan official capital masih lebih
banyak: IGGI, dan sebagainya. Hampir setiap negara memiliki konsorsium seperti
IGGI dan CGI. Akan tetapi, sejak tahun 1990-an, 75% dari modal yang masuk ke
dalam negara-negara berkembang adalah modal swasta. Kedua, peranan modal
swasta itu sendiri. Modal swasta bukan saja menjadi lebih penting daripada
official capital; dalam modal swasta sendiri terjadi perubahan besar: dari
foreign directing investment yang berarti perusahaan aktual berinvestasi dalam
produksi, fasilitas, dsb., menjadi modal financial (finance capital). Modal
swasta yang masuk ke dalam negara-negara berkembang sebagian besar berupa
saham-saham perusahaan dan modal pinjaman. Kedua bentuk modal ini sangat labil
(volatile): modal-modal bisa masuk dan keluar negara dengan sangat cepat.
Ketiga, motivasi para donor. Dominasi modal swasta atas official capital
mengubah motivasi para penyalur dana. Dulu Amerika Serikat dan Bank Dunia
misalnya, menyalurkan dana ke negara berkembang supaya negara-negara ini tidak
menjadi komunis (motif politik). Ketika negara klien mengalami krisis, para
penyalur dana ini memasukkan dana lebih besar lagi. Sekarang dengan semakin
dominannya modal swasta, modal ini akan segera ditarik keluar begitu negara
bersangkutan mengalami krisis. Motivasi penyaluran dana menjadi berbeda.
Kemungkinan fluktuasi mata uang bisa diumpamakan dengan sistem penyaluran
listrik, yang memang perlu dilindungi dengan stabilisator tegangan arus
listrik. Negara-negara seperti Indonesia, Korea, Thailand, dan Malaysia sangat
terbuka pada fluktuasi ini karena mereka membuka negara mereka lebar-lebar
terhadap modal asing. Vietnam, sebaliknya, sangat mengontrol mata uangnya.
Faktor lain yang menentukan tingkat keparahan krisis ekonomi suatu negara
adalah apakah negara tersebut sangat menarik perhatian para investor. Tidak
seperti Filipina, Indonesia dan Thailand telah lama menjadi incaran para
investor.
Mengapa Indonesia sangat terbuka terhadap fluktuasi mata uang? Pertama, full
convertibility of the rupiah (pertukaran uang yang mudah) sejak tahun 1971.
Orang boleh menukar uang sebanyak mungkin menjadi rupiah. Kedua, deregulasi
sektor perbankan tahun 1980-an yang membuat Indonesia sangat rawan terhadap
krisis, ditambah dengan terbukanya modal kapital yang tanpa kontrol. Akan
tetapi, tidak ada kemampuan untuk mengawasi peredaran modal di dalam negeri,
pun dari Bank Indonesia. Bank-bank dibiarkan muncul dengan mudah seperti
jamur, sementara uang deposit digunakan untuk investasi yang tidak
menghasilkan devisa. Suku bunga dalam negeri yang tinggi dimanfaatkan oleh
para bankers untuk menghasilkan uang. Hal ini hanya bisa berlangsung aman bila
nilai tukar rupiah terhadap dollar tetap stabil.
Ketika nilai tukar baht Thailand merosot, para pedagang valuta asing dan
pengontrol modal portfolio menjadi panik. Informasi perbankan yang mereka
peroleh tidak begitu baik. Mereka lari dengan uang mereka tanpa tahu dengan
pasti apakah sungguh ada bahaya. Karena semua berpikir sama (dimensi
psikologis), nilai tukar mata uang merosot drastis. Para peminjam modal tidak
dapat mengembalikan uang yang dipinjam. Soeharto mencoba mengandalkan Wijojo
Nitisastro untuk mengatasi krisis ekonomi ini; akan tetapi Wijojo sendiri
gagal karena krisis sangat berlainan dengan krisis-krisis yang pernah ia
tangani sebelumnya. Penutupan 16 bank tanpa pemberitahuan sebelumnya justru
menimbulkan kekacauan dan kepanikan pada bank-bank lain.
III. Momentum perlawanan yang bergerak dengan sangat cepat.
Menurut Jeffrey, perlawanan ini meningkat secara intensif karena dua alasan.
Pertama, mereka yang dekat dengan Soeharto mulai melihat bahwa sistem Orde
Baru mulai goyah dan pemimpinnya (Soeharto) tidak akan dalam menegakkannya
lagi. Menyadari bahwa Soeharto semakin tua, para pendukung Orde Baru mulai
berpikir mengenai masa depan mereka. Ada yang mulai melawan Soeharto sejak
tanda-tanda kejatuhan mulai terlihat, ada pula yang baru mulai hanya beberapa
jam sebelum Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Habibie. Menurut Jeffrey,
penyerahan kekuasaan ini bersifat inkonstitusional karena presiden tidak punya
untuk menyerahkan kekuasaan yang diterimanya kepada siapapun.
Jejak momentum perlawanan ini bisa ditelusuri mulai dari bulan Desember 1997
ketika Soeharto pergi ke Afrika Selatan, Vancouver, dan Timur Tengah. Karena
terlalu lelah, ia jatuh pingsan di bandara Cengkareng; ia tidak muncul di muka
umum selama 2-3 minggu. Hal ini berpengaruh besar secara psikologis: banyak
orang mulai "meloncat dari kapal yang hendak tenggelam," termasuk para
investor asing. Orang-orang mulai membuat perhitungan dan skenario baru.
Tanda- tanda kemerosotan rezim Orde Baru semakin jelas. Pada bulan Januari
1998, APBN diumumkan tanpa merujuk pada realitas ekonomi dan sosial. Kemudian,
Habibie, yang dinilai terlalu lemah untuk menjadi seorang politisi,
dicalonkan sebagai wakil presiden. Orang-orang mulai merasa bahwa pemerintahan
ini tidak koheren lagi dan kiranya takkan bertahan lama lagi. Para mahasiswa
mulai membangun jaringan komunikasi untuk melawan rezim ini. Perlawanan ini
bergerak semakin cepat hingga terjadinya penembakan atas mahasiswa Trisakti.
Para pejabat negara satu demi satu mulai "melompat dari kapal yang akan
tenggelam" untuk menyelamatkan diri. Mereka sebenarnya tidak mempunyai
komitmen pada demokrasi. Rakyat Indonesialah, dalam hal ini mahasiswa, yang
menginginkan perubahan dan gigih memperjuangkan demokrasi. Menurut Jeffrey,
seandainya para mahasiswa tidak melawan dengan gigih, Harmoko, Ginandjar, dan
Wiranto pasti tetap akan berusaha sedapat mungkin untuk membela Soeharto.
Dalam hal ini kerusuhan yang terjadi pertengahan Mei 1998 memiliki arti
penting karena kehancuran dan kerugian yang timbul sungguh menggoyang rezim
Soeharto; bendungan pemerintah tidak lagi dapat menahan tekanan sosial dari
masyarakat; tumpahan kemarahan masyarakat pun tidak dapat dibendung lagi.
Momentum perlawanan yang semakin cepat dan intensif serta kemunduran rezim itu
sendiri bersama-sama mengakibatkan kejatuhan Soeharto.
Beberapa pertanyaan menarik dalam diskusi
1. Mengapa Jeffrey hanya berfokus pada akhir pemerintahan Orde Baru dan tidak
melihat bagaimana pembentukan Orde Baru itu sendiri? Mengapa juga Orde Baru
bisa bertahan begitu lama?
Jeffrey.: Memang masih ada cerita panjang mengenai pembentukan Orde Baru. Akan
tetapi, fokus saya malam ini adalah pada periode akhir pemerintahan Orde Baru.
Orde ini bisa bertahan lama karena Soeharto dan kawan-kawannya terbukti
sangat baik dan efektif dalam membuat konsolidasi kekuatan. Mereka juga
ditunjang oleh dana besar terlebih oleh pemerintah AS yang tidak ingin
Indonesia menjadi negara komunis. Proses konsolidasi kekuatan oleh Soeharto
baru menjadi lengkap ketika ia mengalahkan Jenderal Soemitro, kepala
Kopkamtib, pada tahun 1974. Dalam tahun-tahun selanjutnya Soeharto hampir
tidak memiliki musuh besar. Ia juga menguras kekayaan alam Indonesia guna
kepentingan rezim Orde Baru.
2. Jeffrey menyebut pertukaran rupiah yang tak terbatas (full convertibility)
sebagai salah satu faktor penyebab krisis ekonomi. Bukankah hal ini yang
diminta oleh IMF dan Bank Dunia dari Indonesia? Kalau begitu, justru IMF dan
Bank Dunia yang salah dalam hal ini. Demikian juga halnya dengan penutupan 16
bank tersebut karena ini pun desakan dari IMF.
J.: Memang ada tanggung jawab bersama dalam pembentukan sistem ekonomi
seperti ini. Akan tetapi perlu diingat bahwa Indonesia sudah lama menganut
sistem pertukaran uang yang tak terbatas tanpa pernah mengalami krisis semacam
ini. Beberapa faktor lain, khususnya perubahan peranan modal swasta dalam
tahun 1990-an, menyebabkan sistem pertukaran uang semacam ini menjadi
berbahaya bagi negara yang bersangkutan. Pertukaran uang memang penting pada
dirinya; pertanyaannya adalah apakah negara tersebut memiliki sistem memadai
yang bisa melindungi keuangan negara terhadap sistem yang labil ini. Mengenai
ke 16 bank, jumlah bank yang harus ditutup seperti dituntut oleh IMF
sebenarnya kurang dari 16; Soedrajad Djiwandono sebagai gubernur banklah yang
menambah jumlah tersebut. Jelas dalam hal ini pejabat pemerintah, dalam hal
ini juga kementerian keuangan, mencoba menggunakan institusi asing yang besar
untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara. Mereka tidak mengikuti begitu saja
paket dari IMF melainkan menyesuaikannya menurut agenda mereka.
3. Jeffrey tidak berbicara banyak mengenai peranan ABRI dalam diskusi ini.
Apakah memang dirasa kurang penting?
J.: Tentu saja ABRI berperanan sangat penting dalam seluruh proses ini.
Relasi terpenting antara Indonesia dan AS adalah melalui militer. Prabowo
menjadi anak kesayangan petinggi militer AS. Hubungan mereka menjadi retak
baru dalam saat-saat terakhir kejatuhan Soeharto, dan itulah yang memungkinkan
Wiranto untuk mengambil tindakan terhadap Prabowo. Lucunya, Prabowo
diberhentikan dari kedudukan militer dengan hormat meskipun ia mengakui
terlibat dalam penembakan dan penculikan para aktivis. Yang jelas, saat-saat
ini adalah masa sulit bagi ABRI yang baru pertama kalinya menghadapi
perlawanan yang begitu keras dari berbagai pihak, khususnya mengenai
dwifungsinya.
4. Tampaknya Soeharto tidak seluruhnya meninggalkan percaturan politik,
apalagi dalam hal yang menyangkut pemeriksaan kekayaan pribadinya.
J.: Saya bisa memahami mengapa orang cenderung berpikir demikian.
Penggantian Jaksa Agung misalnya, dianggap sebagai hasil perpanjangan tangan
Soeharto. Tapi menurut saya, penggantian tersebut terjadi bukan karena
Soeharto melakukannya melainkan karena orang-orang yang kiranya akan juga
tersangkut dalam proses pemeriksaan tersebut masih berkuasa. Mereka sadar
bahwa pemeriksaan seperti itu takkan mengenal arah dan henti, tanpa pandang
bulu, dan sangat mungkin menjatuhkan mereka sendiri. Maka Soeharto tidak perlu
meminta-minta orang-orang ini untuk menghalangi pemeriksaan. Mereka sendiri
akan melakukannya demi keselamatan mereka sendiri. Saya kira Soeharto sendiri
sekarang tampaknya sudah payah dan kehilangan semangatnya. Kemungkinan
terjadinya kudeta cukup besar mengingat Wiranto sendiri dipandang sebagai
ajudan dan kurang dihormati di kalangan militer. Kita beruntung mendapatkan
pasangan Habibie dan Wiranto karena Habibie sendiri tidak memiliki pengalaman
dalam percaturan politik yang keras sehingga kemungkinan terjadinya tindakan
keras dari pihak pemerintah cukup kecil. Orang-orang mungkin tidak menyukai
Habibie justru karena dia seorang yang lugu, lemah, dan sama sekali tidak
menakutkan.
5. Bagaimana pandangan Jeffrey mengenai masa depan Indonesia?
J.: Saya akan mencoba memberikan analisa berdasarkan apa yang saya ketahui.
Secara politik, mereka yang sekarang berkuasa akan berusaha keras
mempertahankan kedudukan mereka, bukan saja karena mereka tidak mau kehilangan
penghasilan mereka tetapi juga beberapa di antara mereka takut dijebloskan ke
dalam penjara. Sidang Istimewa (SI) mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang
mengejutkan mengingat MPR memiliki kuasa yang sangat besar. Akan tetapi,
hampir setiap orang merasakan ketidakpastian di Indonesia: tidak ada yang
sungguh tahu apa yang sedang terjadi di Banyuwangi misalnya. Jika SI berjalan
seperti diramalkan dan pemilu jadi dilaksanakan, Golkar akan mendapatkan suara
kurang dari 10%, mungkin cuma satu digit. PDI mungkin akan mendapat 30%-50%
suara. Partai Kebangkitan Nasional (NU) mungkin akan memperoleh cukup banyak
suara, tapi saya tidak tahu pasti. Popularitas Amien Rais semakin turun;
momentum Megawati sebaliknya semakin gemilang. Kongres PDI di Bali baru-baru
ini menunjukkan tingginya popularitas Megawati di kalangan rakyat.
Pertanyaannya adalah apakah Megawati bisa mempertahankan momentumnya. Saya
mungkin keliru dengan ramalan ini karena, seperti saya katakan, saya tidak
punya bola kristal yang bisa melihat masa depan. Akan tetapi, secara ekonomi,
tampaknya keadaan ekonomi Indonesia baru bisa pulih setelah 5 tahun. Mengingat
krisis di Indonesia pertama-tama adalah krisis politik, maka keadaan ekonomi
Indonesia baru bisa diperbaiki kalau stabilitas politik dan legitimasi
struktur politik diperbaharui. Semuanya tergantung pada kegigihan rakyat untuk
mendesakkan perubahan dan kerelaan orang-orang di dalam pemerintahan untuk
membiarkan perubahan itu terjadi.
UPDATE MASALAH FREEPORT DAN GINANDJAR
Masalah dengan Ginandjar terjadi ketika Jeffrey Winters berbicara mengenai
Bank Dunia dan kebocoran uang, dan bukan mengenai Freeport ataupun Ginandjar.
Bank Dunia sendiri mengakui terjadi kebocoran tersebut. Dari 30 milyar US
dollar yang dipinjamkan Bank Dunia kepada Indonesia, sepertiganya (10 milyar
dollar) lenyap. Karena Bank Dunia tahu mengenai kebocoran ini tetapi diam
saja, menurut Jeffrey, rakyat Indonesia tidak perlu membayar uang yang hilang.
Tujuan konperensi pers tanggal 12 Oktober 1998 itu adalah untuk menunjukkan
dokumen resmi kontrak Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia bahwa Bank Dunia
bertanggung jawab atas uang pinjaman yang hilang. Ketika ditanya wartawan
apakah terpilihnya Ginandjar sebagai pemimpin dari pihak pemerintah Indonesia
untuk bekerjasama dengan Bank Dunia dalam mencegah kebocoran lebih lanjut
adalah tanda positif dari sebuah era baru, Jeffrey menjawab "tidak." Ada tiga
alasan: (1) Ginandjar dulu menjabat sebagai ketua Tim Keppres 10, badan
pemerintah yang mengatur pembelian barang-barang yang harganya melebihi US
$500.000. Ini adalah badan pemerintah yang basah sekali. Tuduhan korupsi dari
para pengusaha lain terhadap tim tersebut tidak pernah diselidiki. (2) Akhir
1996-awal 1997 Econit menyelidiki kontrak Freeport yang baru yang menimbulkan
banyak pertanyaan. (3) September 29, 1998, Asian Wall Street Journal
menerbitkan artikel yang memuat data lengkap bagi jaksa agung untuk
menyelidiki kasus Freeport. Artikel tersebut berkali-kali menyebut nama
Ginandjar, dan semua yang terlibat dalam kasus itu diberitakan berada dalam
orbit Ginandjar. Menurut Jeffrey, kalau kasus-kasus ini tidak diselesaikan,
kiranya Ginandjar bukan pilihan yang tepat. Ketika ditanya lebih lanjut apakah
Jaksa Agung harus menyelidiki hal ini, Jeffrey menjawab, "Tentu saja Jaksa
Agung harus menyelidiki hal ini. [Ini komentar nakal] Jika Ginandjar
dibuktikan bersalah, mungkin Bank Dunia bisa bekerjasama lebih erat dengan
Ginandjar setelah ia keluar dari penjara." Inilah sumber permasalahan dengan
Ginandjar.
Mengapa hal ini jadi masalah? Menurut Jeffrey, kiranya bukan karena apa yang
telah ia katakan. Ia melihat dua alasan lain. Pertama, wartawan ingin
mendapatkan alasan bagus untuk mengupas bukan lagi masalah kekayaan Soeharto
yang sudah pensiun melainkan masalah kekayaan para pejabat pemerintah yang
masih berkuasa. Kedua, ada perpecahan besar dalam rezim ini: Habibie dan
Ginandjar sama-sama bersaing. Apa yang dikatakan Jeffrey Winters dijadikan
alat untuk menjatuhkan Ginandjar secara politik. Jeffrey tidak yakin bahwa
Jaksa Agung akan melakukan tindakan serius terhadap kasus ini meskipun ia
telah memanggil beberapa pihak yang terkait dengan kasus ini. Penyelidikan
mengenai kasus ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kasus ini
juga, menurut Jeffrey, sengaja dijadikan berita besar supaya DPR bisa dengan
mudah "meloloskan" UU tentang Unjuk Rasa tanpa banyak perhatian dari
masyarakat. Demikian juga perhatian masyarakat terhadap Sidang Istimewa bisa
dialihkan.
Ada apa sebetulnya dengan Freeport? Freeport-McMoRan adalah sebuah perusahaan
yang sangat rumit dan memiliki cabang di mana-mana. Perusahaan yang
berkedudukan di Amerika ini memiliki anak perusahaan di Indonesia yang disebut
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Dalam kontrak pertama, Freeport McMorRan
di Indonesia memiliki 90% saham dan pemerintah Indonesia 10%. Seharusnya
Freeport pada akhirnya memiliki 49% dari saham dan sisanya (51%) menjadi milik
Indonesia. Dalam kontrak yang baru, diputuskan untuk mendirikan sebuah
perusahaaan Freeport milik Indonesia, yang disebut "Freeport Indonesia." Salah
satu persyaratan yang muncul adalah naiknya kepemilikan saham bagi Indonesia
sehingga susunan pembagian saham adalah: Freeport 80%, pemerintah Indonesia
10%, dan satu pihak lagi 10%. Pertanyaannya, siapa yang akan memiliki saham
10% terakhir ini? Jelas bahwa sejak awal tidak ada pasar saham Freeport karena
seluruh saham hanya dikuasai oleh dua pihak: Freeport dan pemerintah
Indonesia. Ketika kontrak baru sedang dalam persiapan, nama Aburizal Bakrie
secara tiba-tiba muncul ke permukaan sebagai calon pemilik saham 10% tersebut.
Tidak ada kesempatan bagi pengusaha lain untuk membeli saham tersebut. Untuk
membeli saham Freeport tersebut, Bakrie sengaja mendirikan perusahaan baru
khusus untuk itu di Virgin Island. Menurut kontrak awal, perusahaan itu harus
berada di Indonesia; tapi akhirnya yang membeli adalah perusahaan Bakrie yang
beroperasi di Virgin Island. Tentu saja sulit untuk menyelidiki perusahaan
semacam ini di Virgin Island. Setahun kemudian Bakrie menjual lagi setengah
dari sahamnya dengan keuntungan 500% (tidak menghitung pinjamannya dari
Chemical Bank yang masih harus dibayar) dari investasinya yang sekitar $40
juta. Freeport sendirilah yang menawarkan diri untuk membeli saham itu dengan
harga lima kali lipat. Menurut Bakrie, pemerintah Indonesia tidak punya uang
cukup untuk membeli saham tersebut. Menurut Jeffrey Winters, pemerintah
Indonesia tidak perlu mengeluarkan uang sesenpun untuk mendapatkan saham
tersebut karena uang itu akan diperoleh begitu saja dari dividen mengingat
tanah tempat Freeport bekerja adalah milik Indonesia. Lebih lucu lagi, untuk
membayar saham itu, Bakrie meminjam uang sebesar $173 juta dari Chemical Bank
dengan Freeport sebagai jaminan. Artinya, kalau Bakrie tidak bisa membayar
pinjaman itu, Freeport yang akan membayar. Siapa yang tidak mau kontrak
seperti ini?
Lebih buruk lagi, menurut Jeffrey, Indonesia sebenarnya tertipu dalam proses
ini karena dalam kontrak baru terjadi perluasan daerah penambangan. Dalam
kontrak lama, daerah yang secara eksklusif menjadi milik Freeport adalah
sebesar 27.000 hektar. Dalam kontrak baru, daerah milik Freeport menjadi 6,5
juta hektar (!), dan Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari perluasan daerah
ini.
Jelas bahwa ada banyak masalah dengan Freeport di Indonesia. Ini baru masalah
ekonomi saja. Masih banyak masalah lain di Freeport seperti pelanggaraan hak
asasi manusia, pencemaran lingkungan, dan sebagainya.
[Sekedar catatan mengenai kasus Jeffrey Winters: Pada tanggal 6 November 1998
pengacara Jeffrey di Indonesia mengeluarkan pernyataan: (1) Jeffrey Winters
adalah staff pengajar Northwestern University, sebuah institusi yang terkenal
sangat menjunjungi tinggi kebebasan berbicara dan riset. Karena Jeffrey telah
lama menggeluti masalah ekonomi politik Indonesia, dan, dalam mendalami relasi
antara pengusaha dan pemerintah, tentu saja ia juga mendalami masalah korupsi,
maka ketika Jeffrey berbicara tanggal 12 Oktober 1998, ia berbicara dalam
kapitasnya sebagai ahli ekonomi dan politik. (2) Karena ketidakjelasan sikap
pemerintah Indonesia, Jeffrey memutuskan untuk tidak datang ke Indonesia
sebelum ada jaminan tertulis dari pemerintah Indonesia bahwa dia tidak akan
ditahan di Indonesia dan bisa meninggalkan Indonesia kapan saja. (3) Karena
kasusnya adalah penghinaan terhadap pejabat negara, tanpa ada hukum
internasional mengenai hal tersebut, para pengacara tidak bisa mengambil
tindakan apa-apa].
November 7, 1998
© Indonesia Emergency Project. All rights reserved.
____________________________________________________________________
Get free e-mail and a permanent address at http://www.netaddress.com/?N=1
Source APC Newsgroup: act.indonesia